Diberondong Pertanyaan Masyarakat, PDIP Minta Sri Mulyani Jelaskan Rencana Sembako Akan Dikenakan Pajak

  • Whatsapp
Diberondong Pertanyaan Masyarakat, PDIP Minta Sri Mulyani Jelaskan Rencana Sembako Akan Dikenakan Pajak
Menkeu Sri Mulyani/RMOL

IDTOPIK.COM – Rencana pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembilan bahan pokok (Sembako) mendapatkan sorotan banyak pihak, termasuk politisi PDIP.

Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo meminta Menkeu Sri Mulyani menjelaskan ke publik terkait kabar pemerintah itu.

Bacaan Lainnya

Baca Juga: Viral Pedagang Sempat-sempatnya Belanja Online Pas Ngulek Bumbu, Pembeli Melongo 

Menyusul bocornya draf revisi Undang Undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan (RUU KUP)
Dalam draf revisi UU KUP itu, pemerintah berencana memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembilan bahan pokok (Sembako).

Baca Juga:  Tak Terima Ceramahnya Dikritik, Tengku Zul: Kafir Nggak Tahu Diri!

Permintaan Andreas itu disampaikan saat Komisi XI menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas pagu indikatif Rancangan APBN 2022, di gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (10/6).

Di hadapan Sri Mulyani, Andreas mengaku dicecar oleh masyarakat terkait rencana pemerintah memberlakukan PPN Sembako.

“Kemarin saya dihujani wa sms bahkan telepon mengenai bagaimana kita menjalankan fungsi sebagai anggota dewan yang bermitra dengan Kemenkeu, karena mereka tahu saya di Komisi XI tentang rencana pengenaan PPN terhadap Sembako,” ucap Andreas dalam rapat bersama Menkeu.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan kepada publik bahwa pihaknya belum mendapatkan draf resmi dari pemerintah terkait RUU KUP yang di dalamnya terdapat usulan memberlakukan pajak untuk sembako.

Baca Juga:  UAS Haramkan Masuk Rumah Ibadah Agama Lain tapi Kunjungi Kuil, Politisi PDIP: Pikir Pakai Otak, Bukan Gigi!

Baca Juga: Heboh Bayi ‘Dicovidkan’ di RSUD Pirngadi Medan, Begini Reaksi Bobby Nasution 

Cerita Andreas, masyarakat tidak percaya jika dirinya belum menerima draf revisi UU KUP. Bahkan, masyarakat hingga mempertanyakan kinerjanya sebagai wakil rakyat.

“Padahal kita selama ini berusaha bekerja dengan sekeras-kerasnya, sebaik-baiknya untuk ikut mengawal kita bikin Panja pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dan kita bikin Panja tentang Penerimaan Negara,” katanya.

“Bahkan dalam penerimaan negara pun kita depakat bahwa hal-hal yang menyangkut revisi KUP ini kita tidak bahas dulu, karena kita belum dapat draf resminya,” imbuhnya.

Atas dasar itu, Andreas meminta kepada pemerintah untuk dapat memberikan ketegasan atas polemik penarikan pajak untuk sembako tersebut.

Baca Juga:  Kembali Ke NKRI, Pentolan OPM Papua Alex Hamberi Akui Telah Salah Langkah

“Saya mohon Ibu Menkeu untuk menjelaskan lebih detail,” tandasnya.

Baca Juga: Analisa Pengamat, Rencana PPN 12 Sembako Indikasi Indonesia Terancam Bangkrut 

Sumber: rmol.id

Tinggalkan Balasan