Politisi PSI Minta Anies Baswedan Tak Membuat Kebijakan Nyeleneh dan Diskriminatif, Ini Contohnya

  • Whatsapp
Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: repro Youtube)

IDTOPIK.COM – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghentikan membuat kebijakan yang nyeleneh.

Seperti aturan road bike yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan dinilai diskriminatif.

Bacaan Lainnya

“Hentikan semua aturan yang nyeleneh, jangan-jangan ini sekedar pengalihan isu,” tegas Anggara dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Seharusnya, lanjut Anggara, semua kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh melanggar prinsip keadilan bagi masyarakat.

Baca Juga:  Tanggapi Isu Haji, Partai Amien Rais: Kalau Sudah Tak Mampu Ngapain Jadi Penguasa, Istikharah-lah Resign!

Baca Juga: Megawati Bakal Didampingi Tiga Anaknya Saat Terima Profesor Kehormatan Dari Unhan 

“Semua kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh melanggar prinsip keadilan. Jika ada kasih insentif buat pesepeda, harusnya ini berlaku untuk semua jenis sepeda, tidak hanya roadbike,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta itu juga menilai kebijakan road bike yang dibuat Anies Baswedan sembrono.

Kerena itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengakhiri kebijakan diskriminatif yang hanya mengkhususkan satu kendaraan jenis tertentu yakni road bike.

“Menjadikan Jalan Layang Non Tol (JLNT) sebagai jalur road bike, JLNT itu buat motor aja berbahaya, apalagi untuk sepeda, ini sangat semborono tidak berfikir sebelum mengeluarkan kebijakan,” tegasnya.

Baca Juga:  Gegara Elektabilitas Tinggi, Anies Dan RK Terseret Isu Konvensi Nasdem

Baca Juga: Gatot Nurmantyo Muncul Lagi, “Tidak Sepantasnya Saya Berpikir 2024, Mari Selamatkan Bangsa Ini Dulu”

Hal tersebut juga melanggar UU LLAJ No. 22 Tahun 2009, Pasal 122 Ayat 1 Poin c.

Di mana dijelaskan, kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

“Entah kenapa jalur road bike yang terus-terusan jadi sorotan padahal banyak isu yang lebih penting,” ungkapnya.

“Seperti kasus korupsi Tanah Munjul yang sedang diselidiki KPK dan PPDB 2021 yang semrawut sehingga diperpanjang,” tandas Anggara.

Baca Juga: Siap Koordinasi Dengan DPR, Tjahjo Kumolo Ingin Rampingkan Lembaga Dan Badan Negara Di Dalam UU

Baca Juga:  Terjun di Konvensi Capres Nasdem Bareng Ridwan Kamil, Anies Disebut Akan Estafet

Sumber: pojoksatu.id

Tinggalkan Balasan