Marak Kasus Kejahatan Mafia Tanah, PDIP: Kasihan Bapak Jokowi

  • Whatsapp
Junimart Girsang
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang. (Foto: Instagram)

IDTOPIK.COM – Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR RI, Junimart Girsang menegaskan maraknya (Ganasnya) kasus kejahatan mafia tanah di Indonesia telah mengganggu cita-cita pembangunan yang digaungkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya para mafia tanah ini membuat pembangunan Indonesia mandeg. Padahal, Presiden Jokowi tengah gencar-gencarnya melaksanakan program pembangunan.

Bacaan Lainnya

“Kasihan Pak Jokowi. Pembangunan tidak boleh melanggar HAM. Tidak boleh begitu bos!” terang Junimart kepada wartawan usai melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan korban mafia tanah dari berbagai daerah di Indonesia, di Komisi II DPR RI Senayan, Jakarta Kamis (10/6/2021).

Baca Juga:  22 Warga Jaktim Positif Covid-19, PDIP Langsung Sindir Anies, “Jangan Bikin Jalur Road Bike Yang Serius”

Baca Juga: Sebut Gatot Nurmantyo dan Erick Thohir, Pengamat: Banyak Tokoh yang Berusaha Tampil di 2024 

Jokowi Kembali Tegaskan Bakal Sikat Mafia Migas, “Saya Gigit Mereka…”

Perwakilan korban itu terdiri dari korban ganti-rugi pembangunan tol Sayung-Demak, Jawa Tengah. Serta perwakilan warga dari konflik pertanahan antara masyarakat adat Papua dengan PT. Pertamina (Persero) dan perwakilan korban konflik pertanahan pemukiman penduduk di Mangga Besar bersama warga Tanah Kusir, DKI Jakarta.

Pembangunan, lanjut dia, harus sesuai aturan. Hal itu penting agar permainan mafia tanah tidak meresahkan rakyat. Apalagi, sampai membuat masyarakat menangis karena pembangunan.

Baca Juga: Jokowi Sebut Megawati Membangkitkan Gerakan Politik Wong Cilik 

Baca Juga:  Sentil PDIP Soal Partai Wong Cilik Pengamat: Kadernya Koruptor Paling Jahat Sepanjang Sejarah Indonesia

“Yang namanya hak, ya harus dipertahankan haknya. Tidak boleh hak dipergunakan untuk melanggar hukum. Tetapi hak kalau dipergunakan untuk menuntut secara hukum, itu sah dan bisa. Ini terjadi karena sudah menjadi bagian, menjadi sindikasi mafia tanah,” terangnya.

Ke depan, politisi PDIP ini berjanji akan menyampaikan masalah mafia tanah ini ke pihak-pihak terkait, salah satunya Menteri ATR/BPN.

“Memang masalah tanah ini harus dikritisi, semua komisi harus bersinergi. Komisi II kami akan ke tempat-tempat yang dirasa penting, kami akan tanyakan juga ke Menteri ATR/BPN,” tandasnya.

Jauh sebelumnya pada kesempatan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI, Junimart Girsang juga menerima laporan yang sama dari perwakilan masyarakat di Provinsi Riau. Pada kesempatan tersebut didapati laporan konflik pertanahan yang mengarah kepada mafia tanah melibatkan sebanyak 100 ribu sertifikat hak milik

Baca Juga:  Sindir UAH Soal Donasi, Akademisi UI: Umumkan Saja Fee Anda

Baca Juga: Tak Mau Pikirkan Pilpres 2024, Gatot Nurmantyo Ingin Selamatkan Bangsa Dulu 

 Sumber: jitunews.com

Tinggalkan Balasan